MY Esti Ungkap Tidak Ada Anggaran Subsidi Harga Pangan dalam APBN 2024

08-03-2024 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI My Esti Wijayati. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPR RI My Esti Wijayati mengungkapkan dalam APBN 2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, tidak ada kebijakan anggaran untuk subsidi harga pangan. Karena itu, ia menilai Pemerintah pusat perlu ambil andil agar bagaimana caranya menurunkan harga-harga barang tersebut, termasuk adanya kemungkinan penggunaan APBN untuk subsidi.

 

“Kemarin kan kita tidak melakukan pembahasan di anggaran untuk 2024 terkait dengan subsidi. Misalnya ke subsidi harga pangan, memang tidak ada di dalam pos anggaran itu. Tetapi situasi kalau ini apalagi ini menjelang Ramadan, menjelang hari raya, kita tidak hanya berbicara soal (pasokannya) ada, tetapi kita juga mesti bicara harga dan kemampuan bayar bagi masyarakat,” jelas MY Esti kepada Parlementaria, Selasa (5/3/2024).

 

“Tetapi situasi kalau ini apalagi ini menjelang Ramadan, menjelang hari raya, kita tidak hanya berbicara soal (pasokannya) ada, tetapi kita juga mesti bicara harga dan kemampuan bayar bagi masyarakat”

 

Berdasarkan peninjauannya, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada beras saja, tetapi beberapa kebutuhan pokok lainnya juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.

 

“Dengan fakta yang berada di lapangan beberapa hari ini kami berkeliling di berbagai tempat, yang memang pemerintah daerah juga sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa membantu masyarakat dengan ada pasar murah pasar murah,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Adapun program pemerintah lainnya, seperti PKH, bantuan pangan non tunai yang sekarang diubah menjadi tunai sebesar Rp200 ribu per bulan, dirinya berharap program itu bisa terus berjalan, bahkan diperluas.

 

“Harapannya semakin banyak masyarakat yang memang dalam posisi sangat membutuhkan ini akan bisa terbantu dengan program ini,” harapnya.

 

Diketahui, dalam sambutan yang disampaikan Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco, APBN harus  mampu menjadi instrumen untuk dapat meringankan  beban dan mempertahankan daya beli masyarakat. Terlebih, menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal  beberapa hari lagi.

 

Maka dari itu, ia mengungkapkan bahwa DPR RI akan memastikan pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2024 mampu menjaga kesinambungan fiskal pada masa mendatang, di tengah kondisi global yang  kurang kondusif. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...